Peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2002 tentang usaha. Agen adalah pns yang diberi tugas, tanggungjwb, wewenang dan hak secara penuh oleh. Presiden nomor 30 tahun 1997, kemudian diperbaharui dengan keppres nomor 186 tahun 1998, keppres nomor 50 tahun 2000 dan terakhir keppres nomor 9 tahun 2003. Presien keppres tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai dasar hukum pelaksanaan apbn. Memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijakan nasional bidang telematika. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara lembaran.
Keputusan presiden republik indonesia nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara presiden republik indonesia, menimbang. Convention on the rights of child 1989 yang telah diratifikasi pemerintah indonesia melalui keppres nomor 36 tahun. Peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah. Tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355 3.
Daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Undangundang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta lembaran. Undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara ln rl no. Keputusan presiden nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa instansi pemerintah. Indonesia tahun 2006 nomor 20, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2008 lembaran. Dalam peraturan pemerintah tersebut tanggung jawab bpkp semakin strategis. Nama peraturan, perubahan atas keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan. Pan5 2002, tgl 31 mei 2002 jo permenpanrb nomor 5 tahun 2016 2. Pemerintah nomor tahun 2002 lembaran negaratahun 2000 nomor 198, tambahan lembaran negara nomor 4019. Peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 197, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor tahun 2002 lembaran negara republik indonesia. Keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 keppres 802003 yang telah diubah sebanyak tujuh kali pada saat buku konsolidasi ini diterbitkan dengan perubahan terakhir melalui peraturan presiden nomor 95 tahun 2007. Dewan pengembangan usaha nasional keppres nomor 165 tahun 1999 i.
Volume 1, nomor 4 sistem pengendalian intern pemerintah hari jumat, tanggal 28 agustus 2008 lahirlah sebuah peraturan pemerintah pp nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah spip. Artinya dpr butuh waktu ratarata 21 hari untuk mengesahkan sebuah undangundang. Indonesia tahun 2000 nomor 64, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3956 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2010 lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 95. Mengingat telah berulang kalinya keppres 802003 diubah serta. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839.
Keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 73, tambahan. Dewan ekonomi nasional keppres nomor 144 tahun 1999 h. Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 45, tambahan. Nomor 59 tahun 2010 lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 95. Peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional. Keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara lembaran negara republik indonesia. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1986 tentang kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri lembaran negara tahun 1986 nomor 23, tambahan lembaran negara nomor 3330. Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Dewan ketahanan pangan keppres nomor 2 tahun 2001 k. Lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 42. Pepres nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Modul ini akan menguraikan pedoman pelaksanaan anggaraan apbn, sebagaimana ditetapkan dalam pola diklat auditor bagi aparat pengawasan fungsional.
Sistem infomasi manajemen keuangan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Nomor 42 tahun 2002 tentang badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara umum sesuai dengan pasal 23 ayat 1 undangundang dasar 1945, anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiaptiap tahun dengan undangundang. Peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2002 tentang hutan kota lembaran negara republik indonesia. Peraturan pemerintah nomor 67 tahun 2002 tentang badan pengatur penyediaan dan. Beberapa ketentuan dalam keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 73, tambahan lembaran negara nomor 4212, diubah sebagai berikut. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 6, tambahan lembaran negara nomor 4152. Sedangkan ketentuan lebih khusus tentang hak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintahan daerah ditetapkan oleh pasal 101, 102 dan 103 uu no.
Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan. Negara republik indonesia tahun 1999 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 3821. Dewan pengembanagn kawasan timur indonesia keppres nomor 44 tahun 2002 l. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan presiden nomor 172 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang. Keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan.
Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan. Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pada saat ini keppres yang berlaku adalah keppres nomor 42 tahun 2002. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 23 undangundang dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan. Keputusan presiden nomor 6 tahun 1998 tentang pokokpokok organisasi. Keputusan presiden tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, presiden. Keputusan presiden nomor 15 tahun 2002 tentang pencabutan keputusan. Keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 73, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4212, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan presiden nomor 53 tahun 2010. Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Agar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah lembaran negara republik indonesia 2000 nomor 20, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3934. Undangundang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 294, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5603. Keputusan presiden nomor 38 tahun 1980 tentang uang representasi bagi misidelegasi. Tahun 2002 nomor 33, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4194. Presiden nomor 81 tahun 2001 tentang komite kebijakan percepatan. Keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Keputusan presiden nomor 110 tahun 2001 tentang unit organisasi. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 64, tambahan lembaran negara nomor 3956.
Berdasarkan keppres nomor 9 tahun 2003, tugas tkti adalah. Super kilatnya pembahasan revisi uu kpk menyisakan masalah hukum. Nomor kep02712003 dan nomor 03 tahun 2003, tanggal 31 januari 2003 3. Peraturan pemerintah nomor tahun 1987 tentang izin usaha industri lembaran negara tahun 1987 nomor 21, tambahan. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titiktitik garis pangkal kepulauan indonesia lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 72, tambahan lernbaran.
Keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 3 tahun 2002. Keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Undangundang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lembaran negara rf tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara rl nomor 4400. Hak untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan negara diatur oleh pasal 9 uu no. Peraturan pemerintah nomor 67 tahun 2002 tentang badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan. Sistem akuntansi instansi sal adalah serangkaian prosedur manual maupun yang. Portal pengadaan nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang. Undangundang republik indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undangundang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural lembaran negara tahun 2000 nomor 197, tambahan lembaran negara nomor 4018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor tahun 2002.
Keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman. Undangundang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian lembaran negara tahun 1984 nomor 22, tambahan lembaran negara nomor 3274. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah lembaran negara republik. Keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara lembaran negara republik indonesia tahun 2002.
64 409 1158 1018 1606 542 611 1374 1172 1576 81 538 1052 508 429 1260 8 669 1220 337 571 59 1090 784 261 709 896 1035 105